(untitled) (Journal Keamanan dan Keselamatan Maritim, 2026)
Wilayah laut Indonesia yang mencapai 3,1 juta km² dengan tambahan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km² menuntut kapasitas pengawasan yang luas, sementara data maritim yang dimiliki berbagai instansi seperti Bakamla, TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pushidrosal, serta Badan Informasi Geospasial masih terkelola secara tersendiri. Kondisi ini memunculkan duplikasi informasi dan lambatnya respons terhadap ancaman di laut. Artikel ini menyusun rancangan model Sistem Informasi Geospasial Nasional yang mengintegrasikan data lintas instansi guna mendukung keamanan maritim. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kebijakan terhadap regulasi tata kelola data geospasial nasional, dipadukan dengan kajian terhadap praktik integrasi data pada beberapa negara maritim. Hasil kajian menunjukkan bahwa model yang diusulkan terdiri atas empat lapis, yaitu lapis sumber data, lapis integrasi dan interoperabilitas, lapis analitik big data dan kecerdasan buatan, serta lapis diseminasi untuk pengambilan keputusan. Interoperabilitas dicapai melalui standar terbuka seperti Web Map Service dan Web Feature Service serta kebijakan Satu Data Indonesia. Kecerdasan buatan berperan pada deteksi anomali pergerakan kapal, klasifikasi objek dari citra satelit, dan prediksi titik rawan pelanggaran. Model ini diproyeksikan mempercepat waktu deteksi ancaman, mengurangi duplikasi anggaran pengadaan data, dan memperkuat basis bukti bagi pengambilan keputusan strategis pertahanan laut.