(untitled) (Journal Keamanan dan Keselamatan Maritim, 2026)
Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan dalam menjaga kedaulatan laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kondisi ini menuntut pendekatan keamanan maritim yang tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup keselamatan pelayaran, keamanan perdagangan, pengelolaan sumber daya kelautan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kolaboratif Distrik Navigasi Tanjung Emas, Bea Cukai, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung kedaulatan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendekatan keamanan maritim terpadu. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi literatur, analisis dokumen, dan observasi lapangan yang diperoleh dari kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Distrik Navigasi Tanjung Emas berperan dalam menjamin keselamatan pelayaran melalui penyelenggaraan kenavigasian, Bea Cukai berkontribusi dalam menjaga keamanan ekonomi maritim melalui pengawasan lalu lintas barang dan pencegahan kegiatan ilegal, sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan berperan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Sinergi ketiga institusi tersebut mencerminkan implementasi konsep maritime governance dan integrated maritime security yang mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi civil-maritime yang terintegrasi mampu memperkuat kedaulatan laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas sektor, integrasi sistem informasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan perlu terus dilakukan untuk mewujudkan keamanan maritim yang berkelanjutan di Indonesia.