Journal Keamanan dan Keselamatan Maritim
Journal Keamanan dan Keselamatan Maritim membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan keselamatan di wilayah maritim, mencakup keamanan pelayaran, pencegahan kecelakaan laut, penanggulangan ancaman maritim seperti perompakan dan penyelundupan, serta peran teknologi dalam memantau dan menjaga keamanan laut. Jurnal ini juga mengulas kebijakan dan regulasi internasional, kerjasama antarnegara, serta strategi mitigasi risiko untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan perlindungan lingkungan laut.
Persiapan Menghadapi Blokade Maritim: Strategi Angkatan Laut dan Sea Denial dalam Potensi Kontingensi Taiwan
Kontingensi Taiwan dapat berkembang melalui karantina maritim, blokade gabungan, serangan terhadap pelabuhan, dan gangguan terhadap pelayaran komersial, bukan semata-mata melalui invasi amfibi secara langsung. Penelitian ini mengkaji bagaimana strategi angkatan laut dan sea denial dapat mencegah tindakan pemaksaan tersebut mencapai efektivitas strategis. Penelitian ini menggunakan desain analisis dokumen kualitatif terhadap dua belas publikasi akademik, kajian strategis, dan dokumen pertahanan resmi yang dipilih secara purposif serta diterbitkan antara tahun 2008 dan 2026. Seluruh bahan dianalisis dan dikodekan berdasarkan bentuk blokade, kerentanan operasional, kemampuan pertahanan, dan risiko eskalasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blokade dapat mengombinasikan operasi angkatan laut, penjaga pantai, kekuatan udara, rudal, siber, peperangan elektronik, dan operasi informasi. Kerentanan utama Taiwan meliputi ketergantungan terhadap energi impor, konsentrasi infrastruktur pelabuhan, rapuhnya kesinambungan sistem komando, serta keengganan pelayaran komersial untuk memasuki zona konflik. Penelitian ini mengusulkan konsep penyangkalan efektivitas blokade, yaitu pengembangan dari konsep sea denial yang mengintegrasikan kesadaran domain maritim yang tangguh, kekuatan tempur terdistribusi, ketahanan pelabuhan dan energi, kesiapan pelayaran niaga, serta koordinasi militer, diplomatik, dan hukum. Kesimpulannya ialah Persiapan menghadapi blokade membutuhkan kemampuan untuk mempertahankan fungsi minimum negara dan akses maritim secara berkala, bukan hanya menghancurkan kekuatan pemblokade. Bagi Indonesia, skenario tersebut menegaskan pentingnya perlindungan jalur komunikasi laut, ketahanan rantai pasok, perencanaan evakuasi warga negara, dan pengelolaan eskalasi di kawasan.
Copyright (c) 2026 Journal Keamanan dan Keselamatan Maritim
Maritime Domain Awareness dan Maritime Deterrence dalam Penguatan Strategi Pertahanan Laut Indonesia di Kawasan Indo-Pasifik
ABSTRACT Great-power competition, grey-zone operations, transnational crime, and vulnerabilities of critical infrastructure have increased the complexity of the Indo-Pacific maritime environment. As an archipelagic state located at the intersection of the Indian and Pacific Oceans, Indonesia requires the capacity to develop an accurate maritime situational picture while generating a credible deterrent effect. This study analyses the relationship between Maritime Domain Awareness (MDA) and maritime deterrence and formulates priorities for integrating both into Indonesia's maritime defence strategy. It applies a qualitative descriptive approach through a literature review and document analysis of 28 sources comprising national regulations, regional documents, maritime security reports, and recent scholarly publications. The findings demonstrate that MDA should not be reduced to radars, satellites, and vessel-tracking systems. It is a cognitive infrastructure that transforms data into understanding, early warning, and decision support. Maritime deterrence, meanwhile, requires capability, credibility, communication, and readiness to shape an adversary's calculations. Indonesia's principal gaps concern fragmented inter-agency data, system interoperability, analytical capacity, the connection between information centres and operational assets, and strategic communication. This article proposes a six-stage integration model comprising detection, understanding, decision, action, signalling, and assessment. Strengthening this model requires a national common operating picture, layered sensors, data-sharing protocols, rapid-response forces, evidence-based strategic communication, and regional cooperation that preserves Indonesia's strategic autonomy.
Peran Pangkalan Armada Pasifik Rusia di Vladivostok dalam Mendukung Strategi Maritim Rusia di Asia Timur Laut
Perubahan lingkungan keamanan internasional telah meningkatkan intensitas kompetisi kekuatan besar di kawasan Asia Timur Laut, sehingga memperkuat pentingnya strategi maritim sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan nasional dan mempertahankan stabilitas kawasan. Sebagai respons terhadap dinamika tersebut, Rusia melalui Maritime Doctrine of the Russian Federation Tahun 2022 menetapkan kawasan Pasifik sebagai salah satu prioritas strategis nasional. Berbagai penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada modernisasi Armada Pasifik, pembangunan kekuatan angkatan laut, serta implikasi geopolitik strategi maritim Rusia. Namun, kajian mengenai kontribusi kapabilitas pangkalan angkatan laut sebagai infrastruktur pendukung implementasi strategi maritim masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kapabilitas Pangkalan Armada Pasifik Rusia di Vladivostok dalam mendukung implementasi Strategi Maritim Rusia di Asia Timur Laut. Penelitian ini menempatkan kapabilitas pangkalan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi strategi maritim, selain kemampuan tempur armada. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap dokumen kebijakan resmi Rusia, laporan pertahanan, buku akademik, artikel ilmiah, serta publikasi lembaga kajian strategis yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan perspektif Sea Power Geoffrey Till dan model Ends-Ways-Means Arthur F. Lykke untuk menjelaskan hubungan antara tujuan strategis, cara implementasi, dan kapabilitas pangkalan sebagai sumber daya strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pangkalan Armada Pasifik di Vladivostok berperan sebagai fondasi operasional Armada Pasifik melalui penyediaan fungsi komando dan kendali, dukungan logistik, pemeliharaan, serta infrastruktur yang menjamin kesiapan operasi secara berkelanjutan. Analisis menunjukkan bahwa kapabilitas tersebut memperkuat keterkaitan antara tujuan strategis Rusia dengan pelaksanaan operasi maritim di Asia Timur Laut. Temuan ini sejalan dengan perspektif Sea Power yang menempatkan infrastruktur pangkalan sebagai bagian integral dari kekuatan maritim modern, sekaligus memperlihatkan bahwa efektivitas strategi maritim ditentukan oleh keseimbangan antara tujuan, cara, dan sumber daya pendukung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pangkalan Armada Pasifik Rusia di Vladivostok merupakan elemen strategis yang mendukung implementasi Strategi Maritim Rusia di Asia Timur Laut serta memperkaya kajian strategi pertahanan laut dengan menempatkan kapabilitas pangkalan sebagai determinan penting dalam efektivitas strategi maritim.
Dilema Keamanan di Jalur Pelayaran Arktik: Strategi Pertahanan Laut Uni Eropa dalam Menghadapi Pembukaan Northern Sea Route (NSR)
Pencairan es Arktik akibat perubahan iklim membuka Northern Sea Route (NSR) sebagai jalur pelayaran alternatif yang memangkas jarak tempuh antara Asia dan Eropa secara signifikan dibandingkan rute Terusan Suez. Fenomena ini memunculkan dilema keamanan (security dilemma) di kawasan Arktik karena bersamaan dengan eskalasi aktivitas ekonomi, kawasan tersebut juga memperlihatkan kehadiran kekuatan militer Rusia dan perluasan pengaruh Tiongkok sebagai “near-Arctic state”. Artikel ini mengkaji bagaimana negara-negara Uni Eropa merumuskan strategi pertahanan laut demi melindungi kedaulatan, menegakkan hukum laut internasional, dan mengamankan infrastruktur bawah laut kritis seperti kabel komunikasi dari ancaman aktor non-Eropa yang semakin aktif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan atas dokumen kebijakan resmi Uni Eropa, instrumen hukum internasional (UNCLOS 1982), serta literatur akademik terkait geopolitik Arktik. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 234 UNCLOS menjadi titik ketegangan interpretasi antara prinsip kedaulatan negara pantai dan kebebasan navigasi internasional; rangkaian insiden sabotase kabel bawah laut di kawasan Baltik mendorong Uni Eropa membentuk kerangka keamanan infrastruktur kritis lintas lembaga; dan perubahan iklim telah menjadi variabel strategis yang mendorong reformulasi doktrin pertahanan maritim sejumlah negara anggota. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa strategi pertahanan laut Uni Eropa di kawasan Arktik masih menghadapi tantangan fragmentasi kebijakan antarnegara anggota dan keterbatasan kapabilitas militer di lingkungan es dibandingkan aktor non-Eropa.
Strategi Pertahanan Laut dan Integrated Deterrence di Indo-Pasifik: Kerangka Strategis Indonesia Menuju 2045
Penelitian ini merumuskan strategi pertahanan laut Indonesia yang terintegrasi menuju 2045 di tengah kompetisi kekuatan besar, ancaman zona abu-abu, kerentanan infrastruktur laut kritis, dan perkembangan teknologi multidomain di Indo-Pasifik. Maritime Domain Awareness (MDA) ditempatkan sebagai sistem pendukung, sedangkan integrated deterrence digunakan sebagai logika strategis untuk mengubah keunggulan informasi menjadi kemampuan pencegahan dan respons yang kredibel. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, analisis isi dokumen Indonesia, ASEAN, Amerika Serikat, Australia, Jepang, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan International Maritime Organization, serta strategic foresight berbasis dua ketidakpastian: intensitas rivalitas kekuatan besar dan efektivitas institusi regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keunggulan informasi tidak otomatis menghasilkan daya tangkal. Efek deterrence terbentuk ketika data multisumber diubah menjadi atribusi yang dapat dipertanggungjawabkan, keputusan cepat, respons terkalibrasi, dan komunikasi strategis yang kredibel. Empat skenario 2045 yang dihasilkan adalah cooperative maritime commons, managed strategic competition, fragmented regionalism, dan maritime confrontation. Strategi pertahanan laut yang paling tangguh pada seluruh skenario meliputi MDA berdaulat dan terfederasi, sea denial berlapis, perlindungan pelabuhan, kabel bawah laut, energi lepas pantai dan sistem navigasi, interoperabilitas selektif dengan ASEAN dan mitra, serta kemandirian industri dan logistik pertahanan. Kontribusi penelitian adalah kerangka MADI-2045 yang menghubungkan sensing, fusion, attribution, decision, response, dan strategic communication sebagai satu rantai deterrence pertahanan laut.
Strategi Pertahanan Laut Negara-Negara ASEAN dalam Menghadapi Konflik Laut Cina Selatan: Analisis Implementasi Hukum Laut Internasional Berdasarkan UNCLOS 1982 dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional
Konflik Laut Cina Selatan mempertemukan sengketa kedaulatan, tumpang tindih yurisdiksi maritim, kompetisi sumber daya, serta penggunaan instrumen nonmiliter dan paramiliter yang berpotensi meningkatkan eskalasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara strategi pertahanan laut negara-negara ASEAN, implementasi United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982), dan mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain yuridis normatif dan perbandingan strategis. Data diperoleh dari UNCLOS 1982, putusan arbitrase Laut Cina Selatan 2016, instrumen ASEAN, dokumen pertahanan multilateral, serta artikel ilmiah yang ditelaah melalui analisis isi dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCLOS 1982 menyediakan dasar legitimasi untuk melindungi zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, tetapi efektivitasnya bergantung pada kemampuan negara mendokumentasikan pelanggaran, mempertahankan kehadiran yang terukur, dan membangun dukungan diplomatik. Putusan arbitrase 2016 memperjelas batas klaim hak historis dan status fitur maritim, namun kesenjangan kepatuhan membuktikan bahwa kemenangan hukum tidak otomatis menghasilkan perubahan perilaku di lapangan. Strategi ASEAN juga belum sepenuhnya terpadu karena perbedaan ancaman, kapasitas, dan kepentingan ekonomi antarnegara. Penelitian ini mengusulkan strategi pertahanan laut berlapis yang menggabungkan ketahanan hukum, maritime domain awareness, postur penangkalan defensif, prosedur pencegahan insiden, serta Code of Conduct yang konsisten dengan UNCLOS 1982. Kesimpulannya, hukum internasional dan kekuatan pertahanan bukan dua pilihan yang saling meniadakan; keduanya harus dipadukan agar perlindungan hak berdaulat tetap sah, kredibel, proporsional, dan tidak memicu eskalasi yang tidak terkendali.
Analisis Komparatif Strategi Pertahanan Laut Swedia dan Finlandia dalam Melindungi Infrastruktur Strategis Bawah Laut di Laut Baltik Pasca Aksesi NATO
Aksesi Swedia dan Finlandia ke North Atlantic Treaty Organization (NATO) membawa perubahan terhadap strategi pertahanan Laut Baltik, khususnya dalam perlindungan infrastruktur strategis bawah laut. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi strategi pertahanan laut kedua negara pasca aksesi NATO melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen terhadap kebijakan pertahanan nasional, dokumen strategis NATO, dan literatur pertahanan maritim. Analisis menggunakan kerangka Ends–Ways–Means untuk mengidentifikasi perubahan tujuan strategis, konsep operasi, dan kapabilitas pertahanan laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Swedia menekankan integrasi pertahanan kolektif NATO melalui interoperabilitas, kehadiran maritim, dan pengawasan kawasan, sedangkan Finlandia mengedepankan pendekatan pertahanan komprehensif melalui integrasi kemampuan militer dan ketahanan nasional. Perbandingan kedua negara menunjukkan bahwa perlindungan infrastruktur strategis bawah laut telah mendorong pergeseran strategi pertahanan laut dari perlindungan aset menuju pengamanan sistem strategis yang mendukung fungsi pertahanan. Penelitian ini menegaskan bahwa infrastruktur strategis bawah laut menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan laut kontemporer dan memperluas pemahaman sea power sebagai kemampuan negara dalam menjaga keberlanjutan sistem strategis berbasis laut.
STRATEGI PERTAHANAN LAUT DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN ENERGI NASIONAL GUNA MENGHADAPI GEOPOLITIK INDO-PASIFIK
Dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik telah meningkatkan kompleksitas ancaman terhadap keamanan maritim, khususnya terhadap jalur distribusi energi, infrastruktur strategis, dan kepentingan nasional di laut. Sebagai negara kepulauan dengan posisi geostrategis di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga ketahanan energi nasional yang sangat bergantung pada keamanan jalur pelayaran dan stabilitas kawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pertahanan laut dalam memperkuat ketahanan energi nasional sebagai pilar keamanan maritim di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta laporan lembaga nasional dan internasional yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan maritim, dan energi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan strategi pertahanan laut tidak semata ditentukan oleh modernisasi alutsista, melainkan juga oleh peningkatan kesadaran domain maritim (Maritime Domain Awareness), pengamanan Sea Lines of Communication (SLOC), perlindungan objek vital nasional dan infrastruktur energi lepas pantai, interoperabilitas antarlembaga, serta penguatan kerja sama pertahanan regional. Sinergi antara kebijakan pertahanan, keamanan maritim, dan ketahanan energi menjadi faktor utama dalam menjamin keberlangsungan pasokan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pertahanan laut yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis kepentingan nasional merupakan prasyarat untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan posisi strategis Indonesia di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik.
Overlapping Maritime Claims Indonesia-Malaysia di Blok Ambalat dalam Perspektif Hak Berdaulat Negara
Blok Ambalat merupakan salah satu wilayah maritim yang hingga saat ini masih menjadi objek overlapping maritime claims antara Indonesia dan Malaysia akibat belum tercapainya konsesi delimitasi batas maritim. Tumpang tindih klaim tersebut tidak hanya berimplikasi pada ketidakpastian hukum mengenai pelaksanaan hak berdaulat kedua negara, namun juga berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan maritim, pemanfaatan sumber daya alam, serta hubungan bilateral di wilayah. Dalam konteks hukum laut internasional, penyelesaian sengketa delimitasi batas maritim menjadi penting demi menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah eskalasi konflik di wilayah yang memiliki nilai strategis dan ekonomi tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum overlapping maritime claims Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat serta mengkaji implementasi hak berdaulat kedua negara berdasarkan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional, peraturan perundang-undangan nasional, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan metode penarikan garis batas maritim dan interpretasi terhadap ketentuan UNCLOS 1982 menjadi faktor utama yang melatarbelakangi tumpang tindih klaim di Blok Ambalat. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan hak berdaulat dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam serta berpotensi meningkatkan ketegangan keamanan maritim apabila tidak dikelola melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian overlapping maritime claims di Blok Ambalat memerlukan pendekatan delimitasi maritim yang berlandaskan prinsip-prinsip UNCLOS 1982, disertai penguatan diplomasi hukum dan kerja sama bilateral guna mewujudkan kepastian hukum serta stabilitas keamanan maritim di kawasan.
Proyeksi Pertahanan Laut Eropa 2035: Memprediksi Arah Strategi Maritim Nordik di Tengah Fluktuasi Komitmen Militer AS di Artik
Penelitian ini bertujuan memproyeksikan strategi pertahanan laut negara-negara Eropa, khususnya blok Nordik dan Inggris, dalam menghadapi dinamika fluktuasi komitmen militer Amerika Serikat di kawasan Arktik menuju tahun 2035. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi futuristik yang dipadukan dengan scenario planning serta analisis isi terhadap dokumen strategi pertahanan, laporan NATO, U.S. Department of Defense, SIPRI, dan berbagai literatur pertahanan maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian orientasi geopolitik Amerika Serikat mendorong percepatan pembangunan European Maritime Strategic Autonomy melalui peningkatan belanja pertahanan, modernisasi armada laut, penguatan Maritime Domain Awareness, pengembangan teknologi pertahanan berbasis kecerdasan buatan, serta integrasi industri pertahanan regional. Skenario moderat diproyeksikan sebagai kondisi yang paling mungkin terjadi hingga tahun 2035, ditandai dengan tetap bertahannya NATO sebagai pilar keamanan kolektif, namun disertai peningkatan kemandirian negara-negara Eropa dalam membangun kemampuan pertahanan laut multidomain. Temuan ini memperkaya pengembangan Ilmu Strategi Pertahanan Laut dan memberikan rekomendasi bagi perencanaan pertahanan maritim jangka panjang di kawasan Arktik.
Strategi Transformasi Digital Sistem Informasi Geografis Nasional dalam Mendukung Keamanan Maritim Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045
Indonesia menghadapi tekanan ganda dalam pengelolaan wilayah laut dengan luas yurisdiksi maritim yang mencapai lebih dari 6,4 juta km² berhadapan dengan keterbatasan armada, personel, dan sistem pengawasan yang belum terintegrasi secara menyeluruh. Praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, pelanggaran jalur pelayaran oleh kapal asing, serta aktivitas grey zone di Laut Natuna Utara memperlihatkan bahwa kedaulatan maritim tidak lagi cukup dijaga dengan kekuatan fisik semata, melainkan memerlukan kapasitas deteksi dan analisis spasial yang presisi. Sistem Informasi Geografis (SIG) nasional berperan sebagai tulang punggung kemampuan tersebut, namun transformasi digitalnya masih berjalan tersendat akibat fragmentasi data antarlembaga, kesenjangan infrastruktur, dan minimnya sumber daya manusia yang menguasai teknologi geospasial mutakhir. Artikel ini disusun melalui pendekatan library research untuk mengkaji strategi transformasi digital SIG nasional sebagai penopang keamanan maritim dalam koridor Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 menuju visi Indonesia Emas 2045. Kajian menelusuri tantangan interoperabilitas data, kesiapan kelembagaan, kebutuhan kompetensi sumber daya manusia, risiko keamanan siber data geospasial, serta peluang integrasi kecerdasan buatan, big data, Internet of Things, digital twin, dan GeoAI dalam membentuk ekosistem geospasial maritim yang adaptif. Hasil kajian dirumuskan menjadi peta jalan implementasi tiga fase hingga tahun 2045 beserta rekomendasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga. Artikel ini memberikan kontribusi berupa kerangka konseptual yang menghubungkan transformasi digital geospasial dengan agenda ketahanan nasional secara terpadu, sesuatu yang selama ini dibahas secara terpisah dalam literatur SIG dan literatur keamanan maritim Indonesia.
Sistem Informasi Geografis sebagai Pilar Decision Support System dalam Mewujudkan Maritime Domain Awareness dan Ketahanan Maritim Nasional yang Terintegrasi
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi tantangan besar dalam mengawasi wilayah lautnya yang luas, di tengah ancaman multidimensi berupa illegal fishing, smuggling, human trafficking, piracy, dan marine pollution. Kesadaran situasional yang komprehensif terhadap domain maritim, yang dikenal sebagai Maritime Domain Awareness (MDA), menjadi prasyarat penting bagi otoritas maritim untuk merespons ancaman tersebut secara proaktif. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai Decision Support System (DSS) dalam mendukung keamanan maritim nasional Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur, analisis isi, sintesis, dan analisis komparatif terhadap literatur ilmiah internasional yang membahas perkembangan SIG, teknologi sensor maritim, dan sistem pendukung keputusan berbasis kecerdasan buatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa SIG telah bertransformasi dari alat visualisasi pasif menuju Autonomous GIS yang mampu melakukan penalaran spasial secara mandiri, sebagaimana tercermin pada perkembangan GeoGPT dan GIS Copilot. Integrasi data multisumber seperti AIS, radar, citra satelit, UAV, dan Marine IoT dengan melalui mekanisme verifikasi silang terbukti menjadi kunci efektivitas deteksi dark vessel, prediksi perilaku kapal mencurigakan, dan pemantauan pencemaran laut. Kajian ini juga merumuskan roadmap pengembangan SIG nasional yang menekankan pentingnya interoperabilitas data antarlembaga (Bakamla, TNI AL, BIG, BRIN, dan lainnya) sebagai fondasi sebelum adopsi teknologi otonom yang lebih kompleks. Penelitian ini berkontribusi pada pemetaan konseptual keterkaitan SIG-DSS-MDA yang masih terbatas dalam literatur nasional, sekaligus menawarkan arah kebijakan bagi penguatan keamanan maritim Indonesia berbasis teknologi geospasial.
Perkembangan Pemanfaatan Geographic Information System (GIS) dalam Maritime Surveillance: Analisis Bibliometrik dan Systematic Literature Review
Perkembangan teknologi geospasial telah mendorong pemanfaatan Geographic Information System (GIS) sebagai salah satu teknologi utama dalam mendukung maritime surveillance. Namun demikian, penelitian mengenai GIS dalam domain maritim masih berkembang secara terfragmentasi sehingga belum tersedia pemetaan yang komprehensif mengenai struktur intelektual, tren penelitian, serta arah pengembangannya. Penelitian ini bertujuan memetakan perkembangan penelitian GIS dalam maritime surveillance melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) yang dipadukan dengan bibliometric analysis. Proses seleksi literatur mengikuti pedoman PRISMA 2020 terhadap artikel yang diperoleh dari basis data Scopus periode 2016–2026. Dari 370 artikel yang teridentifikasi, sebanyak 99 artikel memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis menggunakan VOSviewer melalui network, overlay, dan density visualization, kemudian disintesis menggunakan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Geographic Information System merupakan tema sentral yang memiliki keterhubungan paling kuat dengan Remote Sensing, Oil Spill, Monitoring, Coastal Management, dan Risk Assessment. Analisis temporal menunjukkan pergeseran penelitian dari pemetaan wilayah pesisir menuju pemanfaatan penginderaan jauh, kemudian berkembang ke penerapan Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Deep Learning sebagai pendekatan analitik baru. Content analysis mengidentifikasi enam tema utama penelitian, dengan dominasi kajian mengenai Coastal Management dan Oil Spill Monitoring, sedangkan integrasi kecerdasan buatan masih relatif terbatas. Sintesis hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan GIS dalam maritime surveillance berlangsung melalui tiga fase, yaitu pemetaan wilayah pesisir, integrasi GIS dan Remote Sensing, serta integrasi GIS dan Artificial Intelligence. Temuan ini menunjukkan bahwa peluang penelitian selanjutnya terletak pada pengembangan sistem maritime surveillance yang lebih adaptif melalui integrasi GIS dengan teknologi analitik cerdas dan sistem pendukung keputusan berbasis data.
Pemanfaatan Sistem Informasi Geografik dalam Mendukung Tata Kelola Keamanan Maritim terhadap Illegal Fishing dan Penambangan Timah Laut Ilegal di Perairan Kepulauan Bangka Belitung
Aktivitas illegal fishing dan penambangan timah laut ilegal di Perairan Kepulauan Bangka Belitung menjadi tantangan utama dalam tata kelola keamanan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi geospasial sebagai instrumen pendukung dalam pengambilan keputusan berbasis data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam mendukung tata kelola keamanan maritim terhadap aktivitas illegal fishing dan penambangan timah laut ilegal di Perairan Kepulauan Bangka Belitung.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi dokumentasi dengan memanfaatkan data sekunder serta berbagai literatur ilmiah yang dianalisis menggunakan pendekatan spasial melalui Sistem Informasi Geografis. Analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, integrasi data spasial, analisis overlay, interpretasi hasil, serta penyusunan sintesis untuk mendukung perumusan rekomendasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis SIG mampu mengidentifikasi wilayah dengan tingkat kerawanan yang berbeda, yaitu High Priority, Medium Priority, dan Low Priority, berdasarkan karakteristik spasial, keberadaan kawasan penangkapan ikan, serta lokasi penambangan timah laut ilegal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan SIG dapat mendukung penyusunan prioritas pengawasan, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta menyediakan informasi spasial yang mendukung pengambilan keputusan dalam tata kelola keamanan maritim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sistem Informasi Geografis berperan sebagai instrumen pendukung dalam meningkatkan kualitas informasi spasial untuk mendukung pengawasan wilayah laut secara lebih terarah dan berbasis risiko. pemanfaatan SIG sebagai pendukung tata kelola keamanan maritim yang mengintegrasikan analisis spasial dengan perspektif kebijakan publik sebagai dasar penyusunan strategi pengawasan terhadap aktivitas illegal fishing dan penambangan timah laut ilegal di Perairan Kepulauan Bangka Belitung.
Peran Sistem Informasi Geografis Dalam Penguatan Maritime Domain Awareness: Systematic Literature Review Berbasis PRISMA 2020
Keamanan maritim kontemporer menuntut pengawasan berbasis integrasi teknologi geospasial dan kecerdasan buatan untuk menghadapi ancaman non-tradisional. Sistem Informasi Geografis (GIS) kini bertransformasi dari alat pemetaan statis menjadi platform analitis cerdas yang berkonvergensi dengan penginderaan jauh, Automatic Identification System (AIS), big data, cloud computing, dan digital twin guna mendukung Maritime Domain Awareness (MDA). Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, integrasi teknologi ini mendesak mengingat luasnya perairan dan kompleksitas ancaman seperti penangkapan ikan ilegal dan penyelundupan, sementara literatur yang ada masih mengkaji tiap domain teknologi secara terpisah tanpa sintesis lintas-tema yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan memetakan dan mensintesiskan literatur mengenai peran GIS, remote sensing, AIS, kecerdasan buatan, big data, cloud GIS, dan digital twin dalam penguatan MDA, serta merumuskan arah penelitian masa depan yang relevan bagi konteks Indonesia. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) mengacu pada PRISMA 2020 melalui empat tahap Identification, Screening, Eligibility, dan Included Studies dengan pencarian pada Scopus, IEEE Xplore, ScienceDirect, dan MDPI. Sebanyak 19 artikel memenuhi kriteria inklusi dan disintesiskan ke dalam sepuluh tema: GIS, remote sensing, AIS, kecerdasan buatan, big data, cloud GIS, MDA, digital twin, keamanan siber, dan arah penelitian masa depan. Hasil sintesis menunjukkan bahwa literatur pada level komponen teknis khususnya deteksi kapal berbasis deep learning dan deteksi anomali AIS telah mencapai kematangan metodologis tinggi, namun masih terdapat kesenjangan pada integrasi sistemik lintas domain serta minimnya validasi kontekstual di kawasan maritim Asia Tenggara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan literatur menunjukkan pola konvergensi teknologi yang semakin erat, di mana GIS telah bertransformasi menjadi platform integrasi cerdas yang menyatukan data dari citra satelit, UAV, AIS, dan sensor bawah laut melalui lapisan analitik berbasis kecerdasan buatan, sebagaimana tercermin dalam kerangka MDA.
Integrasi Sistem Informasi Geospasial untuk Penguatan Keamanan Maritim Indonesia: Perspektif Decision Support System dan Transformasi Digital
Wilayah laut Indonesia yang sangat luas menghadirkan tantangan pengawasan yang tidak sebanding dengan kapasitas metode konvensional yang selama ini digunakan, sementara ancaman seperti illegal fishing, penyelundupan, perdagangan manusia, pencemaran laut, dan pelanggaran wilayah terus berlangsung di wilayah laut Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai instrumen pendukung keputusan dalam mendukung keamanan maritim nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, dengan sumber data berupa artikel jurnal ilmiah terindeks Scopus kategori Q1 dan Q2 yang relevan dengan tema keamanan maritim dan teknologi geospasial. Hasil kajian menunjukkan bahwa SIG telah bergeser fungsinya dari sekadar alat pemetaan menjadi Decision Support System yang mengintegrasikan data spasial dan nonspasial dari berbagai sumber, termasuk citra satelit, sistem identifikasi otomatis kapal, radar, dan sensor wahana tanpa awak, sehingga membentuk kesadaran situasional laut yang lebih menyeluruh. Penerapan analisis spasial pada studi kasus Laut Natuna Utara memperlihatkan bahwa pemetaan kerawanan berbasis data mampu mengidentifikasi wilayah yang selama ini luput dari pengawasan meskipun tidak menunjukkan riwayat pelanggaran yang tinggi. Rancangan sistem informasi geospasial yang terintegrasi lintas instansi terbukti dapat mengurangi duplikasi data dan memperkuat koordinasi antarlembaga keamanan maritim. Selain itu, disusun pula strategi transformasi digital jangka panjang yang mencakup penguatan infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, kebijakan nasional, keamanan siber, serta integrasi dengan kecerdasan buatan, big data, Internet of Things, komputasi awan, dan digital twin, sebagai kerangka menuju Indonesia Emas 2045. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan badan koordinasi data geospasial maritim nasional serta pergeseran strategi pengawasan dari pola konvensional menuju pendekatan berbasis analisis risiko keruangan.
Menuju National Maritime Intelligence Center Indonesia: Arsitektur Maritime Fusion Center Berbasis Artificial Intelligence Untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Strategis Keamanan Maritim Nasional
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis pada jalur pelayaran internasional menghadapi berbagai ancaman keamanan maritim, seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, perompakan, perdagangan manusia, hingga ancaman siber terhadap infrastruktur maritim. Meskipun berbagai kementerian dan lembaga telah memiliki sistem informasi dan pusat komando masing-masing, pengelolaan data keamanan maritim masih bersifat sektoral sehingga menimbulkan fragmentasi informasi, keterbatasan interoperabilitas, dan rendahnya efektivitas dalam mendukung pengambilan keputusan strategis. Penelitian ini bertujuan mengembangkan arsitektur konseptual National Maritime Intelligence Center (NMIC) sebagai Maritime Fusion Center berbasis Artificial Intelligence (AI) yang mampu mengintegrasikan data dan informasi lintas instansi ke dalam satu ekosistem intelijen maritim nasional. Penelitian menggunakan pendekatan conceptual paper dengan metode Design Science Research (DSR) melalui tahapan identifikasi permasalahan, kajian literatur secara sistematis, analisis kesenjangan penelitian (research gap), perancangan arsitektur konseptual, dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Hasil penelitian menghasilkan kerangka arsitektur NMIC yang mengintegrasikan Geospatial Intelligence (GEOINT), Artificial Intelligence, Big Data Analytics, Cloud Computing, serta Maritime Common Operational Picture (MCOP) sebagai dasar Decision Support System bagi pengambil keputusan strategis. Arsitektur yang diusulkan menempatkan NMIC sebagai pusat integrasi intelijen maritim nasional (Maritime Fusion Center) yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk TNI AL, Bakamla, BIN, BSSN, KKP, Bea Cukai, BMKG, BIG, BRIN, Polairud, dan KPLP, sehingga mampu meningkatkan interoperabilitas data, memperkuat Maritime Domain Awareness (MDA), serta mendukung respons yang lebih cepat, akurat, dan terkoordinasi terhadap berbagai ancaman di wilayah maritim Indonesia. Kontribusi utama penelitian ini adalah penyusunan kerangka konseptual NMIC yang mengintegrasikan dimensi kelembagaan, teknologi, dan tata kelola sebagai referensi bagi pengembangan kebijakan nasional menuju sistem intelijen maritim yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis data.
Optimalisasi Sistem Informasi Geografis dalam Mendukung Operasi Militer Selain Perang pada Wilayah Maritim Kota Semarang: Studi Kasus Bantuan Bencana, SAR, dan Pengamanan Jalur Pelayaran
Wilayah maritim Kota Semarang menghadapi berbagai ancaman non-tradisional dan bencana geohidrologis yang terus meningkat, mulai dari banjir rob, penurunan muka tanah (land subsidence), hingga kepadatan lalu lintas kapal di jalur pelayaran strategis menuju Pelabuhan Tanjung Emas. Kondisi ini menuntut kesiapan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang responsif dan berbasis data spasial yang akurat. Tulisan ini bertujuan menganalisis peran Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam mendukung empat domain OMSP di wilayah maritim Semarang, yaitu bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, pencarian dan pertolongan (SAR), pengawasan jalur pelayaran strategis, serta pengamanan sumber daya kelautan. Penelitian menggunakan metode tinjauan literatur (literature review) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, menyintesis temuan dari kajian mengenai remote sensing, marine spatial planning, geospatial intelligence, serta integrasi SIG dengan Automatic Identification System (AIS), citra satelit, Unmanned Aerial Vehicle (UAV), dan machine learning. Hasil kajian menunjukkan bahwa SIG memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan akurasi pemetaan area terdampak bencana, mengoptimalkan jalur evakuasi dan pencarian korban, serta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ilegal di laut. Namun demikian, efektivitas implementasi SIG masih dibatasi oleh keterbatasan integrasi data lintas instansi, ketersediaan infrastruktur, dan kapasitas sumber daya manusia operator sistem. Tulisan ini merekomendasikan penguatan interoperabilitas data spasial antara TNI, BNPB, BASARNAS, dan otoritas pelabuhan sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan OMSP berbasis SIG di wilayah maritim Indonesia, khususnya pada kota pesisir yang rentan seperti Semarang.
Analisis Peran Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai Decision Support System (DSS) dalam Mendukung Keamanan Maritim Nasional Indonesia
Digital Maritime Twin Berbasis Geographic Information System Sebagai Masa Depan Sistem Keamanan Maritim Indonesia
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki tantangan geopolitik dan keamanan maritim yang sangat kompleks di wilayah ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Keterbatasan sistem Maritime Domain Awareness (MDA) konvensional dalam mengintegrasikan data dinamis secara real-time melatarbelakangi urgensi adopsi teknologi mutakhir. Artikel ini mengonseptualisasikan implementasi Digital Maritime Twin (DMT) terintegrasi dengan Geographic Information System (GIS) sebagai arsitektur masa depan sistem keamanan maritim Indonesia. Menggunakan metode semi-systematic literature review dan pemodelan konseptual, penelitian ini merumuskan arsitektur multi-layer DMT berbasis GIS yang mampu mengintegrasikan big data maritim (AIS, VMS, Satelit, Radar, dan sensor oseanografi). Hasil pembahasan Hasil kajian menunjukkan bahwa DMT-GIS berpotensi memberikan manfaat lintas sektor pada bidang pertahanan, keamanan, keselamatan pelayaran, pemantauan lingkungan, dan logistik maritim, meskipun implementasinya menghadapi tantangan signifikan pada aspek infrastruktur data, interoperabilitas kelembagaan, dan kesiapan sumber daya manusia. Artikel ini merekomendasikan pendekatan bertahap dan kolaboratif lintas kementerian/lembaga sebagai fondasi menuju sistem keamanan maritim Indonesia yang adaptif dan berbasis data.
Analisis Aksesibilitas Kawasan Wisata Pantai Kabupaten Gunungkidul Menggunakan Sistem Informasi Geografis
Aksesibilitas merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pengembangan destinasi wisata. Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi wisata pantai yang tinggi, namun karakteristik topografi kawasan karst serta variasi kualitas infrastruktur jalan menyebabkan tingkat aksesibilitas antarobjek wisata berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aksesibilitas kawasan wisata pantai di Kabupaten Gunungkidul menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG), OpenStreetMap, Google Maps, Google Earth, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, serta dokumen perencanaan daerah. Analisis dilakukan melalui identifikasi sebaran objek wisata pantai, jaringan jalan, jarak tempuh, waktu perjalanan, kondisi infrastruktur jalan, serta interpretasi spasial terhadap tingkat aksesibilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 20 objek wisata pantai utama yang tersebar secara linier di sepanjang pesisir selatan Kabupaten Gunungkidul. Sebagian besar destinasi memiliki tingkat aksesibilitas tinggi hingga sedang. Kawasan wisata di Kecamatan Tanjungsari dan sebagian Kecamatan Tepus memiliki aksesibilitas tinggi karena didukung oleh kondisi jalan yang baik dan waktu tempuh yang relatif singkat, sedangkan kawasan di Kecamatan Panggang dan Girisubo memiliki aksesibilitas sedang akibat jarak yang lebih jauh, kondisi jalan berkelok, serta topografi berbukit. Penelitian ini menunjukkan bahwa SIG merupakan pendekatan yang efektif untuk menganalisis aksesibilitas destinasi wisata dan menghasilkan informasi spasial yang dapat mendukung perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi, pemerataan pengembangan destinasi, serta pengelolaan pariwisata pesisir yang berkelanjutan.
Model Sistem Informasi Geospasial Nasional Terintegrasi Berbasis Big Data dan Artificial Intelligence untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Strategis dalam Keamanan Maritim Indonesia
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut sangat luas dan berbatasan langsung dengan beberapa negara. Kondisi tersebut menjadikan wilayah perairan Indonesia memiliki peran yang strategis, namun juga menghadapi berbagai ancaman keamanan maritim, seperti penyelundupan, illegal fishing, perdagangan manusia, pelanggaran wilayah, dan pencemaran laut. Salah satu kendala yang masih dihadapi adalah data geospasial maritim yang dikelola oleh berbagai instansi belum terintegrasi secara optimal sehingga proses pertukaran informasi dan pengambilan keputusan belum berjalan secara maksimal. Artikel ini bertujuan untuk merancang model Sistem Informasi Geospasial Nasional Terintegrasi berbasis Big Data dan Artificial Intelligence (AI) sebagai pendukung pengambilan keputusan strategis dalam keamanan maritim Indonesia. Penulisan artikel menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji berbagai buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang undangan, serta publikasi dari instansi yang berkaitan dengan informasi geospasial dan keamanan maritim. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa integrasi data spasial dan nonspasial dari berbagai instansi, seperti Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Keamanan Laut, TNI Angkatan Laut, Bea dan Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BMKG, serta data yang berasal dari AIS, radar, citra satelit, drone, dan sensor lainnya dapat menghasilkan informasi yang lebih lengkap dan akurat. Selain itu, pemanfaatan Big Data dan AI mampu membantu proses analisis data, mendeteksi aktivitas kapal yang mencurigakan, memprediksi potensi ancaman, serta memberikan rekomendasi dalam menentukan prioritas pengawasan di wilayah laut Indonesia. Model yang diusulkan diharapkan mampu memperkuat Maritime Domain Awareness, meningkatkan interoperabilitas antarinstansi, pengambilan keputusan strategis.
Framework Integrasi Sistem Informasi Geospasial untuk Perlindungan Infrastruktur Kabel Laut Indonesia sebagai Critical Maritime Infrastructure dalam Mendukung Maritime Domain Awareness
Kabel laut merupakan Critical Maritime Infrastructure yang menopang lebih dari 95% lalu lintas data internet global, namun perlindungannya di Indonesia masih menghadapi fragmentasi data, kelembagaan, dan tata kelola sehingga menghambat terbentuknya Maritime Domain Awareness yang efektif. Penelitian ini bertujuan mengembangkan GEOCAP-MDA Framework, yaitu kerangka konseptual yang mengintegrasikan Sistem Informasi Geospasial untuk mendukung perlindungan kabel laut Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan conceptual paper melalui purposive narrative review terhadap literatur ilmiah dan dokumen institusional, kemudian mensintesis sembilan pilar teoretis ke dalam satu arsitektur konseptual. Hasil penelitian menghasilkan GEOCAP-MDA Framework yang menghubungkan dua belas komponen dalam satu rantai kausal, mulai dari Spatial Data Infrastructure (SDI), integrasi data geospasial, Spatial Intelligence, Spatial Analytics, GeoAI, Spatial Decision Support System (SDSS), dan Collaborative Maritime Governance hingga mendukung perlindungan kabel laut, peningkatan MDA, dan National Maritime Security. Framework ini juga merumuskan enam proposisi konseptual sebagai dasar pengujian empiris pada penelitian selanjutnya. Penelitian ini berkontribusi menghadirkan model konseptual terpadu yang mengintegrasikan GIScience, SDSS, GEOINT, GeoAI, Critical Infrastructure Protection, dan Collaborative Governance, sekaligus menyediakan landasan strategis bagi pengembangan kebijakan dan sistem perlindungan infrastruktur maritim kritis di Indonesia.
Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) Dalam Analisis Ancaman Perampokan Bersenjata Terhadap Kapal Di Selat Singapura
Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam mengidentifikasi ancaman perampokan bersenjata terhadap Kapal di Selat Singapura melalui sintesis literatur, data insiden Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP), dan kerangka regulasi informasi geospasial nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik analisis dokumen terhadap jurnal ilmiah, laporan resmi ReCAAP, serta regulasi yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber untuk meningkatkan kredibilitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insiden perampokan bersenjata terkonsentrasi pada koridor pelayaran sempit dengan kepadatan lalu lintas kapal tinggi dan dipengaruhi oleh karakteristik geografis serta kesenjangan pengawasan lintas yurisdiksi. Sintesis penelitian juga menegaskan bahwa SIG berperan tidak hanya sebagai alat visualisasi, tetapi sebagai instrumen analisis berbasis risiko yang mendukung Maritime Domain Awareness dan implementasi kebijakan geospasial nasional. Integrasi SIG dengan data operasional dan kerangka regulasi berpotensi mewujudkan strategi pengawasan maritim yang lebih efektif, adaptif, prediktif, dan berbasis bukti dalam mendukung pencegahan perampokan bersenjata terhadap kapal di Selat Singapura.
Adaptive Smart Defense Management: A Model for Integrating Land Power, Artificial Intelligence, Cyber Defense, and Autonomous Drone Systems to Strengthen Indonesia's Maritime Security
Perkembangan ancaman keamanan maritim yang semakin kompleks menuntut transformasi manajemen pertahanan menuju sistem yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis teknologi digital. Penelitian ini bertujuan merumuskan model Adaptive Smart Defense Management yang mengintegrasikan kekuatan darat, Artificial Intelligence (AI), Cyber Defense, Big Data Analytics, dan teknologi autonomous drone untuk meningkatkan efektivitas keamanan maritim Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan Soft Systems Methodology (SSM) melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan analisis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada belum optimalnya interoperabilitas sistem informasi, koordinasi antarlembaga, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung operasi multidomain. Model yang diusulkan mengintegrasikan fungsi manajemen modern dengan sistem pengambilan keputusan berbasis data, pengawasan realtime, dan kolaborasi lintas sektor. Implementasi model ini diharapkan mampu meningkatkan Maritime Domain Awareness, mempercepat respons terhadap ancaman multidomain, memperkuat ketahanan siber, serta mendukung terwujudnya sistem keamanan maritim Indonesia yang adaptif, efektif, dan berkelanjutan.
Peran Sistem Informasi Geografis Berbasis Artificial Intelligence dalam Mendukung Maritime Security Awareness melalui Integrasi Data Antarlembaga untuk Menghadapi Ancaman Hibrida di Laut Natuna Utara
Laut Natuna Utara merupakan kawasan strategis Indonesia yang menghadapi ancaman hibrida semakin kompleks, seperti aktivitas kapal asing ilegal dan pelanggaran yurisdiksi, yang menuntut sistem pengawasan maritim efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Sistem Informasi Geografis (GIS) berbasis Artificial Intelligence (AI) dalam mendukung Maritime Security Awareness (MSA) melalui integrasi data antarlembaga di Laut Natuna Utara. Menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari dokumen resmi, jurnal terindeks Scopus, dan media massa kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan GIS dan AI, seperti sistem Antasena dengan akurasi 95,3%, serta pembangunan National Maritime Security System (NMSS) senilai EUR 167 juta, telah meningkatkan kapasitas deteksi dini dan pengawasan maritim. Namun, efektivitasnya masih terkendala fragmentasi data, ego sektoral, keterbatasan anggaran, dan logistik. Penelitian menyimpulkan bahwa MSA yang tangguh memerlukan sinergi antara teknologi, integrasi data antarlembaga, dan sumber daya manusia kompeten. Rekomendasi mencakup percepatan implementasi NMSS, penguatan anggaran, pengembangan kapasitas SDM, serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk menghadapi ancaman hibrida di Laut Natuna Utara secara menyeluruh.
Kolaborasi Civil-Maritime untuk Kedaulatan Laut dan Kesejahteraan Pesisir: Sinergi Distrik Navigasi Tanjung Emas, Bea Cukai, dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pendekatan Keamanan Maritim Terpadu
Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan dalam menjaga kedaulatan laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kondisi ini menuntut pendekatan keamanan maritim yang tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup keselamatan pelayaran, keamanan perdagangan, pengelolaan sumber daya kelautan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kolaboratif Distrik Navigasi Tanjung Emas, Bea Cukai, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung kedaulatan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendekatan keamanan maritim terpadu. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi literatur, analisis dokumen, dan observasi lapangan yang diperoleh dari kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Distrik Navigasi Tanjung Emas berperan dalam menjamin keselamatan pelayaran melalui penyelenggaraan kenavigasian, Bea Cukai berkontribusi dalam menjaga keamanan ekonomi maritim melalui pengawasan lalu lintas barang dan pencegahan kegiatan ilegal, sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan berperan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Sinergi ketiga institusi tersebut mencerminkan implementasi konsep maritime governance dan integrated maritime security yang mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi civil-maritime yang terintegrasi mampu memperkuat kedaulatan laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas sektor, integrasi sistem informasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan perlu terus dilakukan untuk mewujudkan keamanan maritim yang berkelanjutan di Indonesia.
Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam Mendukung Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di Wilayah Maritim Indonesia
Operasi Militer Selain Perang (OMSP) merupakan wujud peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menghadapi ancaman nonmiliter maupun mendukung tugas kemanusiaan di wilayah negara kepulauan Indonesia yang luas dan kompleks secara geografis. Efektivitas pelaksanaan OMSP sangat bergantung pada ketersediaan data spasial yang akurat, mutakhir, dan dapat diakses secara cepat, sehingga Sistem Informasi Geografis (SIG) menjadi instrumen strategis yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi operasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan SIG dalam enam dimensi OMSP, yaitu bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, pencarian dan pertolongan (SAR), pengamanan pulau terluar, pengawasan jalur pelayaran strategis, operasi pengamanan sumber daya kelautan, serta evaluasi efektivitas penggunaan SIG itu sendiri. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur terhadap jurnal ilmiah nasional dan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa SIG memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di Indonesia. Pada dimensi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, SIG mendukung pemetaan wilayah rawan dan koordinasi distribusi bantuan, pada dimensi SAR, SIG mempercepat penentuan wilayah kerja dan evaluasi kinerja operasional, pada dimensi pengamanan pulau terluar, SIG menyediakan basis data spasial bagi penggelaran kekuatan di wilayah perbatasan, pada dimensi pengawasan jalur pelayaran, SIG mampu deteksi dini ancaman maritim, serta pada dimensi pengamanan sumber daya kelautan, SIG membantu penentuan prioritas wilayah patroli terhadap praktik illegal fishing. Secara umum, efektivitas penggunaan SIG dalam OMSP dinilai tinggi dari sisi kecepatan dan akurasi informasi, meskipun implementasinya masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan teknis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan integrasi data lintas lembaga serta peningkatan kapasitas personel guna mengoptimalkan pemanfaatan SIG dalam mendukung tugas OMSP secara berkelanjutan di masa mendatang.
Model Batalyon Teritorial Pembangunan untuk Meningkatkan Resiliensi Keamanan Maritim Nasional
Keamanan maritim Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat meningkatnya ancaman multidimensi, seperti Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing), penyelundupan lintas negara, perdagangan manusia, kejahatan siber maritim, serta dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Kondisi tersebut menuntut penguatan sistem pertahanan yang tidak hanya berorientasi pada operasi laut, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah pesisir sebagai garis depan keamanan maritim. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi eksisting keamanan maritim Indonesia, mengidentifikasi peran strategis Batalyon Teritorial Pembangunan, serta merumuskan model strategi pembentukannya dalam mendukung keamanan maritim nasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, serta literatur ilmiah nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Batalyon Teritorial Pembangunan memiliki peran strategis dalam memperkuat kehadiran negara di wilayah pesisir melalui pembinaan teritorial, deteksi dini, penguatan Maritime Domain Awareness, pemberdayaan masyarakat, dukungan logistik, dan sinergi antarlembaga. Keunikan penelitian ini terletak pada pengembangan model BTP–Maritime Shield 5M (Mapping, Monitoring, Mobilizing, Mitigating, dan Maritime Empowering) yang mengintegrasikan pertahanan wilayah, teknologi digital, sistem informasi maritim, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam satu kerangka keamanan maritim yang adaptif dan berkelanjutan. Model ini merupakan pendekatan konseptual baru yang memperluas fungsi Batalyon Teritorial Pembangunan tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan darat, tetapi juga sebagai force multiplier dalam membangun resiliensi keamanan maritim nasional melalui kolaborasi lintas sektor dan pendekatan whole of government serta whole of nation.
Sistem Informasi Geografis sebagai Jembatan Interoperabilitas Data Maritim: Tinjauan Literatur Ancaman Spasial dan Strategi Transformasi Digital Keamanan Maritim di Laut Sulawesi Menuju Indonesia Emas 2045
Keamanan maritim di Laut Sulawesi tetap rapuh meski teknologi pemantauan terus berkembang. Akar masalahnya bukan kekurangan data, tapi kegagalan menyatukan data yang sudah ada. Kawasan perbatasan Indonesia-Filipina-Malaysia ini menghadapi illegal fishing, penyelundupan, dan aktivitas grey-zone, sementara data AIS, radar, dan citra satelit tersebar di enam instansi berbeda yang jarang saling berbagi. Artikel ini menempatkan GIS sebagai simpul penghubung antara ancaman spasial, tata kelola data, dan agenda transformasi digital keamanan maritim, menuju Visi Indonesia Emas 2045. Penelitian menggunakan Systematic Literature Review mengikuti PRISMA 2020, menelusuri delapan basis data (Scopus, Web of Science, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis Online, Wiley, IEEE Xplore, MDPI), dengan thematic synthesis atas 57 artikel dari 412 rekaman awal. Ancaman di Laut Sulawesi ternyata mengikuti pola spasial yang cukup konsisten, terkonsentrasi di batas WPPNRI 716 dan jalur pelayaran padat. GIS sendiri sudah bergerak jauh dari desktop mapping, kini masuk ke geospatial intelligence, GeoAI, dan digital twin. Tapi lima dimensi tantangan interoperabilitas teknologi, organisasi, regulasi, SDM, dan infrastruktur saling mengunci satu sama lain, dan fragmentasi kewenangan antara Bakamla dan TNI Angkatan Laut menjadi hambatan kelembagaan yang paling sulit diurai. Berdasarkan temuan ini, artikel mengusulkan kerangka konseptual delapan komponen: ancaman spasial, akuisisi data, interoperabilitas, GIS, spatial intelligence, decision support system, Maritime Domain Awareness, hingga keamanan maritim nasional. Kesimpulannya sederhana yaitu penguatan keamanan maritim di Laut Sulawesi tidak bisa dicapai hanya dengan menambah kapal patroli atau radar. Hal tersebut bergantung pada kemauan antarlembaga untuk berbagi data dalam satu bahasa yang sama.